Ekspresi tindakan manusia dipengaruhi besar dan dilandasi pemahaman realita yang dihadapi. Respon atau ihwal tindakan manusia sendiri tidak terlepas dari penggunaan sensorik biologis yang dimilikinya. Menurut Sigmund Freud dalam trilogi kedirian manusia melingkupi ‘id’ sebagai akal fikiran, ‘ego’ sebagai hasrat, dan ‘super ego’ yang tak lain adalah nurani. Penggunaan salah satu diantaranya memiliki konsekuensi tertentu yang diterima pihak lain di luar dirinya, terlebih dirinya sendiri.

Pola pemahaman yang berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya menunjukkan subjektifitas. Habermas mengutarakan Lebenswelt yang menyingkap bahwa setiap individu mempunyai situasi yang dihayatinya masing-masing. Meski begitu, hasrat manusia lebih menguasai bertindak sebagaimana diutarakan cendekia Ahmad ad-Da’ur. Adapun nurani, rasa atau kecenderungan baik-buruk yang pasti dimiliki manusia secara kodratiah. Maka konstruksi ilmu pengetahuan mensejajarkan kecenderungan tindakan manusia berdasarkan penilaian objektif yang dicerna akal fikiran.

Di luar semua itu, manusia secara alami memiliki nalar beragama. Agama berupa keyakinan manusia untuk tunduk pada sesuatu yang paling agung, atas terciptanya alam semesta beserta isinya. Pada tataran praktisnya, agama merangkum nilai-nilai keajegan kehidupan manusia di dunia dan kehidupan akhirat yang dijanjikan setelah fana bumi. Pada kenyataannya, keberagamaan seseorang sangat terpengaruh agama orang tua. Dalam agama, janji tempat kembali yang baik (surga) dan tempat kembali yang buruk apabila bergelimang dosa (neraka), adalah imbal dari berkeyakinan. Karena sifat dari agama itu sendiri adalah kepatuhan, seseorang menjadi cenderung takut untuk mencari kebenaran agama, terlepas dari agama turunan. Dengan kata lain, berdasarkan pemikiran Durkheim, tak pelak sebuah konsekuensi logis ketika seseorang terafiliasi pada sesuatu, yang membuatnya terikat dengan aturan-aturan di dalamnya.

Agama sebagai sebuah ajaran, sebagai kebenaran. Alih-alih sebuah kebenaran, karena banyaknya keyakinan agama, hal ini menimbulkan keakuan kebenaran subjektif. Pada tataran pengagungan Tuhan (Islam: tauhid), tentu hal ini tak dapat dikompromikan, masing-masing memiliki penghayatan dan pengalaman spiritual yang tak bisa dibantah atas kekurangan manusia sebagai makhluk yang terbatas.

Manusia yang dikaruniai akal, mengembangkan kemampuan berfikir untuk menjawab praktis hidup bermasyarakat, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Tatanan global dunia ini membutuhkan sebuah keajegan agar kehidupan berjalan secara teratur dan damai. Traktat masyarakat sampai berdirinya sebuah negara, yang kemudian menjadi sistem untuk menciptakan keteraturan tersebut pada prosesnya sangat diilhami oleh keberadaan agama. Kita tengok sejarah peradaban, Bizantium Romawi sangat kental dengan ajaran Kristen; Islam dengan khilafah Islamiyah; di belahan bumi lainnya seperti yang saat ini dikenal sebagai Asia dan Afrika, berkembang keyakinan pada masing-masing wilayah tentang kepercayaan terhadap dewa, sangat kental digunakan dalam simbol kerajaan-kerajaan pada masanya.

Pada perkembangannya, terjadi determinasi pemikiran dalam penerjemahan sistem sosial yang menandaskan pula idea sebuah struktur masyarakat, disebut ideologi. Percaturannya dimainkan manusia, dan struktur masyarakat selalu berkembang pada siklis tertentu, tergantung kekuatan kekuasaan yang melingkupinya. Demikian, sebagaimana digambarkan Thomas Kuhn, kemenangan paradigma atau ideologi bukan karena kehebatan paradigma tersebut yang teruji secara praktis maupun teoritis. Melainkan lebih disebabkan jejaring kekuasaan di dalamnya.

Di Indonesia sendiri, Pancasila ditambatkan sebuah konsepsi ideologi yang menggerakkan sistem kenegaraan dan kemasyarakatan, sebagai nilai luhur yang harus dijunjung warganya, dan mutlak di mata internasional sebagai watak bangsa yang membedakan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Keterkaitannya dengan beragam keyakinan agama dan kepercayaan masyarakatnya terangkum dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus menjunjung kemanusiaan, persatuan, dan keadilan kerakyatan. Robert N. Bellah menegaskan substansi Pancasila dapat diparalelkan dengan civil religion yang memiliki visi kemanusiaan, keadaban serta keagamaan publik yang komprehensif.

Bila saat ini menjamur pergerakan keagamaan ke permukaan, yang berkehendak mensejatikan kultur Indonesia berdasarkan agama tertentu, dapat dikatakan sebagai babak baru sejak tonggak reformasi. Sebelumnya represi keterbukaan berfikir, untuk meyakini paham di luar Pancasila, dilarang tegas penguasa Orde Baru. Dapat dibuktikan melalui analisis Ideological State Aparatus oleh Althusser yang relevan menguak politisasi berfikir masyarakat. Konstruksi pemerintah tentang ke-Indonesiaan bernada memaksa, dengan dilarangnya pengembangan penafsiran Pancasila berdasarkan versi di luar yang dimaksud pemerintah. Hegemoni pemahaman tentang Pancasila dijalankan melalui penataran P4 di kalangan akademisi. Pada segi hukum dan politik mengambang, dimotori mayoritas partai politik yang selalu menguasai kursi parlemen, tentu dibentuk dari hasil pilihan rakyat, yang telah melewati konstruksi pemikiran dan represi hak suara demi terlaksananya kekuasaan tersebut.

Kaum agamawan memang selalu mendapat tempat dalam setiap perubahan sejarah bangsa ini. Gerakan atas dasar keagamaan terjaring dekat dengan masyarakat melalui iming-iming ketaatan pada Tuhan (ruh jama’i), sehingga direspon masyarakat melebihi rasa cinta pada tanah airnya sendiri. Paradigma agama yang sempit apabila sampai menimbun nasionalisme, akan menciptakan pergerakan fanatis keagamaan. Tindakan ekstrim, klaim kebenaran agama menyeringai ranah publik, pada akhirnya akan menyulut perpecahan bangsa.

Kedewasaan beragama dalam pluralitas perlu ditanamkan pada bangsa ini. Maka tak lain dikembalikan pada individu masing-masing untuk memanfaatkan nurani kemanusiaan dan bertindak dengan akal fikir yang sehat. Itu artinya, fanatisme yang merupakan hasrat dan pola fikir paradigma beragama yang sempit, entah itu karena konstruksi pergerakan keagamaan harus ditanggalkan.