Salam…

Bubarkan BEM FE. Tidak maslahat, pemerintahan mahasiswa tidak kongkrit.

Baik, kita mulai dari hal sensitif. Menindaktegasi pembubaran pungutan POM, selalu dialihkan pada manfaat penggunaannya. Padahal nyata-nyata sejak 2005, setelah organisasi POM dibadanhukumkan, penarikan uang dengan mengatasnamakan kesepakatan orang tua, nominalnya semakin tinggi. Respon mahasiswa tak ada. Sedang, BEM yang membuntuti wawancara POM, hanya mewadahi kesah orang tua kita yang kondisi ekonominya menengah ke bawah.

Sungguh, nantinya menjadi cerita mengharukan jika didengarkan. Sayang, masalah tidak tuntas dengan begitu.

KMFE, hanya sebuah nama. Karena berbagai pihak akan memanfaatkan untuk klaim ‘atas nama’ jika mereka berkepentingan. Ingatkan? Pesan moral ketika salah satu dosen melakukan tindakan nyimpang, Oktober tahun lalu. Untuk hal semacam itu, BEM gencar merespon, meski nihil penyelesaian hingga kini.

Branding sponsorship kegiatan, masalah yang diada-adakan. Diantara seretnya pembiayaan event, malah mempersulit diri dengan aturan bentukan yang tidak memberi solusi.

Kelas Internasional, banyak friksi dalam kasus ini. Mahasiswa kelas Internasional yang tidak terlalu lugu untuk mengutarakan kegelisahannya duduk di bangku program kelas reyot, diintervensi BEM sehingga masalah ini terfragmentasi seolah milik mereka.

Rebutan peminjaman gedung karena banyaknya program kegiatan mahasiswa, sekedar naif unjuk identitas pemerintahan. Nyatanya, tak musyawarah bisa dibangun tanpa laten magmatis.

Demokrasi yang tidak mendewasakan.

Kabinet dibentuk sedemikianrupa, lengkap dengan menteri-menterinya, split kerja malah satu sama lain banyak yang tidak berkelindan. Evaluasi tengah tahun BEM, yang hanya dihadiri ± 4 orang di luar pengurus BEM-nya, menunjukkan respon minim atas kegiatan-kegiatan BEM. Pada kesempatan itu pula, kinerja BEM dinilai lembek. Terutama Advokasi dan Dalam Negeri, kerja absurd.

Paling responsif pada kementerian adalah menteri keuangan, pasalnya menyangkut hajat alokasi uang. Sisanya, Riset dan Media seperti periode sebelumnya, paling banter menjadi pelaksana teknis publikasi deskripsi dan opini tak berujung.

Jelas saja, untuk rapat ekstern BEM dengan mahasiswa umum hampir tidak pernah dapat terselenggara. Sebatas sharing antar pegiat UKM dan HIMA. Itupun BEM hanya diwakili presiden dan wakilnya saja.

Contoh, penyikapan pemilihan Dekan FE, Juni lalu. Tak ada sikap yang jelas, BEM main pola mudah saja. Tak ada kontrak kesepakatan birokrat dan mahasiswa bagi kemajuan kampus.

Tak jauh beda ketika pemilihan ketua OKFE, bermetode gontok-gontokkan tanpa upaya meluruskan kesalahan yang mendarahdaging. Jadinya, keputusan milik mayoritas tanpa pikiran jernih.

Proses pemilihan Pres dan Wapres-nya saja, jika tidak diimbangi melalui sistem TPS dan masuk ke kelas-kelas, akan sangat timpang seperti periode sebelumnya, yang mampu hanya mengumpulkan hak pilih kurang lebih 14%. Meski secara keterwakilan, jumlah pemilih meningkat 10% masih patut dipertanyakan. Namun, lagi-lagi jika sudah di posisi nyaman, semuanya pada bungkam.

Model pemerintahan apa ini?

Agresif dilakukan hanya jika memenuhi arogansi kepentingan pragmatis. Dikotomi apatis kemudian dilekatkan pada mahasiswa yang kurang beruntung tidak memiliki hasrat kekuasaan di kampus.

Padahal, klaim agen perubahan senantiasa diserukan, terlebih menjelang OSPEK. Sedang, dirinya tak mampu berbuat secuil pun selain eksistensi dirinya sebagai orang nomor satu di dalam KMFE yang dikonstruksi sedemikian rupa sebagai alat pendukung kekuasaan.

Tidakkah jauh berbeda dengan realita Indonesia saat ini???

Mari kita merefresh cara berfikir kita tentang keadulatan mahasiswa.

Bukan sekedar ada pemerintahan, melainkan ada kebersamaan. Tak saja cukup keterwakilan, jika kemudian musyawarah ditidurkan.

Untuk apa diseru, jika dibelenggu. Kalaulah pergerakan kini dianggap memalukan, tarohlah kita tak bermanis-manis muka pada permasalahan.

Cukup energi disiakan. Masalah pelik di hadapan utama diselesaikan. Salam…

Catatan : Tulisan ini dalam rangka menyikapi masa pemilihan Capres dan Cawapres BEM Fak. Ekonomi, periode 2009. Dipublikasikan di papan Informasi Kampus Ekonomi Unsoed.