09.28.09
Bagaimana Menilai Krisis Dari Hukum Akumulasi Modal Bekerja?
Pola gerak ekonomikal dari masyarakat kontemporer dimotori mereka yang terklasifikasi sebagai be haves dan mereka yang be haves not akan capital. Dua kelas yang berbeda ini lumrah mengikuti garis yang tidak alamiah lagi, sebagaimana alam diyakini telah menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia di masa-masa purba. Barangkali sudah berabad-abad lalu terkondisi dalam hubungan masyarakat yang secara sosial telah mengalami perkembangan stasioner hingga kini memasuki konteks kontemporer, dimana kehidupan yang ternyata memiliki batasan kelangkaan, tertata mengikuti hasil sejarah pergulatan peletakan sistem. Sistem yang diletakkan oleh yang berwenang, negara, beritikad sangat mulia. Menciptakan pemerataan kelayakan hidup dan berupaya meraih pola pertumbuhan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
Mereka yang be haves not tidak lain adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk menggerakkan sumberdaya, dengan begitu menjadi objek bagi yang be haves sebagai yang membantu ambisinya mengorganisir sumberdaya. Bagi yang be haves not, upah sebagai imbal balik adalah motif kebersediaannya mengikuti pola ekonomi yang berjalan. Laba pada sisi lain adalah motif mereka yang be haves akan capital.
Negara memelihara hubungan demikian dalam taraf agar keberhasilan hidup dimiliki bersama meski kadarnya berlainan dikarenakan kemampuan dan kepemilikan masyarakatnya nyata-nyata berbeda. Maka instrumen yang mendukung terpeliharanya hubungan ekonomikal diselenggarakan dalam segala varian kemoderenan fasilitas, yakni struktur dan infrastruktur, fisik–non fisik, agar diakses oleh mereka yang berkepentingan.
Dalam fungsinya mengakomodir potensi sumberdaya, negara pun meluangkan aturan pengelolaan sektor-sektor hajat hidup bersama, meski dalam pengerjaannya diserahkan kembali pada yang be haves, baik capital maupun knowledge. Artinya menjadi peluang bagi siapa pun untuk melaksanakannya sekalipun bukan bagian masyarakat yang dinaunginya, warga negara asing. Barangkali karena memang dalam sebuah perekonomian, gerak negara bertujuan, menuju kondensasi produksi mencapai kesempatan kerja penuh.
Jika sebuah negara tidak memiliki referensi bentuk kesejahteraan, dengan menengok perbandingan ekonomi di negara lain dalam perekonomian dunia, akan berjalanlah stagnasi pola hidup dan tentu tidak ada motif-motif yang terus berkembang tentang valorisasi modal untuk penyetaraan kualitas hidup terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu sejahtera dan maju. Volatilitas barang dan jasa bergulir pada hukum ekonomi seperti tersebut di atas, juga diiringi volatilitas uang sebagai nilai atas barang dan jasa.
Semua ekonom pasti mengetahui perbedaan nilai secara kuantitas, deret pertumbuhan dalam satuan yang berbeda atas masyarakat dan barang kebutuhannya, sebagaimana dikemukakan Ricardo. Juga ekonom mengetahui kadar kualitas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tumbuh tersebut dikalkulasi pada standar layak yang disepakati bersama. Bukan pada kualitas menikmati hidup yang dimasukkannya sebagai dummy nilai statistik. Dengan begitu, hukum ekonomi digerakkan atas akumulasi modal mengikuti mekanisme capital.
Adakah batas-batas akumulasi modal dari mekanisme capital dapat diatasi, sehingga bentuk kemiskinan lenyap dari hubungan ekonomi be haves dan be haves not?
Bagaimana proses mencapai titik kulminasi perekonomian, kita sebut saja sebagai gelombang siklikal dari perekonomian sebagai krisis, dan dapat pulih kembali ketika momentumnya tepat?
Apakah momentum empirikal hanya berupa gejala dari hakikat teori ekonomi, atau bisa jadi hal tersebut gampangannya hanya distorsi dari ketidaktepatan sistem yang berlaku?
08.05.09
Di Pelataran Elizabeth Dikotomi I dari B Selesai
Hingga memasuki studi tingkat akhir di Jurusan Ekonomi Pembangunan, saya baru menemukan escape permasalahan simbol agama dalam IB. Perdebatan dan gundah rasa serta pemikiran selama empat tahun terakhir ini, terjawab kemarin malam.
Diilhami dari sebuah rumah sakit milik yayasan Katolik di Purwokerto, ketika tadi malam, saya dan teman-teman menyempatkan diri menemani kelahiran putra pertama dari senior kami di organisasi Pers Mahasiswa Media Ekonomi. Sekitar pukul dua dini hari pasca satu jam masa kritis persalinan terlewati, saya dan dua teman lainnya, Andi dan Affan, bercakap dengan Mas Heri yang kini wajahnya merona sangat bahagia.
Diterangi lampu jalan samping rumah sakit sembari menghirup dinginnya udara dini hari, Mas Heri bercerita mulanya alasan memilih rumah bersalin yang nyata-nyata menggunakan simbol agama diluar keyakinannya. Sembari mengingat, Mas Heri melanjutkan ceritanya, “Saya ingin menegaskan, bahwa dari banyak referensi, rumah sakit ini pelayanannya sangat baik. Tolong buktikan bahwa itu juga yang saya bakal terima.” Dia mengulangi lagi kata-kata yang dilontarkannya pukul setengah tujuh malam di meja administrasi.
Kekhawatiran tersebut yang diverifikasikan pada petugas, kini pupus. Kebahagiaan saya pun ranum, demi mendengar kebaikan dan kesuksesan.
Barangkali bukan karena alasan agama, toh ternyata ketika sang jabang bayi lahir, perawat mempersilahkan si ayah baru ini melaksanakan ritual kelahiran, seperti mengumandangkan adzan dan membisikkan iqomat di kuping kiri sang bayi yang masih merah.
Disela itu pikiran saya bergelut, lantas apa yang terjadi dengan IB, jika selama ini begitu dikotomik dengan jargon Islami?
Kita memahami, semua agama mengajarkan kebaikan. Meski kita juga sama-sama tidak mengingkari bahwa agama mengkotak-kotakkan manusia. Namun karena keyakinan, seluruh manusia bersatu atas nilai kebaikan. Nah, pada sesuatu yang setara ini IB menjadi mungkin untuk semua. Tentu saja IB diperuntukkan buat siapa saja, tanpa pandang bulu. Hanya saja sistem manajemen usahanya ala Islam.
Lantas kenapa sesuatu yang diangkat ke ranah publik dengan istilah agama menjadi sensitif?
Sebelum hal itu terjawab, mari kita sama-sama mencari hasil studi para ahli kebangsaan, barangkali bisa melengkapi, hari ini seberapa kuat kerukunan masyarakat terjalin? Hari ini tenggang rasa terhadap antar kelompok seberapa erat? Hari ini rasa saling menghormati antar umat beragama seberapa toleran?
Maka, jika hari ini IB memberikan pelayanan yang kurang kepada nasabahnya, pelanggannya, publik, maka masyarakat yang begitu sensitif dengan istilah agama, akan langsung menyerang agama sebagai dasar kesalahan. Sementara Kalau mengutip dari majalah Business Week No. 33, 12 Desemeber 2007, Siti Fadjrijah, yang pada waktu itu Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengutarakan ada dua kelemahan utama Bank Syariah, yakni belum memahami kebutuhan riil nasabah, dan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia.
Jelas, yang jadi permasalahan pada IB adalah sisi profesionalisme. Sayangnya, ketidaksempurnaan pada IB terlalu dilebih-lebihkan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap B dari I nya. Malah banyak yang sangsi I pada B, yang tak lain perbankan prematur untuk jadi pilar perbankan alternatif, karena sepintas seperti diada-adakan dengan merebaknya unit usaha syariah pada setiap perbankan umum, yang kemudian mulai merambah menjadi cabang syariah.
IB merupakan keniscayaan, yang barangkali lahir dari kebutuhan masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap perbankan umum. Malah jika dilihat dari pengorganisasian lembaga, IB berkecenderungan menjadi yang terdepan di dunia perbankan Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, di tengah ramainya perbankan umum mengekspansi usaha ke syariah, sebagaimana hukum J.B Say mengingatkan bahwa “Penawaran menciptakan permintaannya sendiri.” maka memang lebih ramai, lebih baik..
Satu hal yang terpenting di sini, IB tidak hanya mengemban kepentingan perusahaan. Melainkan juga tanggung jawab atas nama syariah, yang jika amanah terlaksana, kebaikan turut diciptakan dan menjadi pelajaran bagi kerukunan bangsa Indonesia yang berbhineka. Supaya tidak terjadi perbedaan tafsir kekurangan antara pelaksana (man behind) dengan nilai ajaran (system), bangun profesionalitas untuk semua. Hanya dengan begitu, IB akan diminta oleh semua.
*Catatan : IB singkatan dari Islamic Banking
Jajang Habib
